aifpunews.com

media informasi masa kini

Guru Besar Hukum UGM Nilai UU Cipta Kerja Bakal Jadi ‘Macan Kertas’

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Hiariej mengatakan Undang undang berpotensi diuji materi ke Mahkamah Konstitusi karena memiliki beberapa kelemahan. "Sudah saya katakan juga bahwa ini satu, sangat rentan untuk menjadi materi uji ke Mahkamah Konstitusi," kata Eddy dalam konferensi pers daring, Rabu (7/10/2020). Selain itu, Eddy mengatakan UU Cipta Kerja berpotensi hanya menjadi "macan kertas".

Pasalnya, undang undang ini tidak memiliki sanksi yang efektif. Eddy mengatakan UU Cipta Kerja tidak sesuai prinsip titulus et lex rubrica et lex yang berarti isi dari suatu pasal itu harus sesuai dengan judul babnya. "Dia (UU Cipta Kerja) bisa sebagai macan kertas. Artinya apa? artinya sanksi pidana dan sanksi sanksi lainnya bisa jadi dia tidak bisa berlaku efektif," kata Eddy.

"Saya melihat dalam RUU Cipta Kerja itu ada sanksi pidana di dalamnya tetapi di atas tertulisnya adalah sanksi administrasi. Padahal sanksi administrasi dan sanksi pidana itu adalah dua hal yang berbeda secara prinsip. Jadi judulnya sanksi administrasi sementara di bawahnya itu sanksi pidana isinya," tambah Eddy. Selain itu, Eddy mengatakan sanksi di dalam UU Cipta Kerja hanya mengambil dari aturan yang sudah ada. Meski dalam penerapan pasal satu dengan yang lain menggunakan stelsel pemidanaan yang berbeda.

Menurut Eddy, hal ini dapat berakibat pada perbedaan putusan hakim saat menggunakan UU Cipta Kerja. "Penggunaan stelsel pemidanaan yang berbeda ini, dia berdampak serius terhadap penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Maka ini amat sangat mungkin terjadi disparitas pidana dalam putusan hakim karena perbedaan stelsel pemidanaan," ucap Eddy. Eddy mengatakan terdapat kesalahan konsep penegakan hukum di dalam UU Cipta Kerja.

Terutama terkait pertanggungjawaban korporasi ketika melanggar undang undang ini. Di dalam undang undang ini, Eddy mengatakan pertanggungjawaban koorporasi dalam konteks administrasi atau perdata. Namun, dalam aturan itu juga memuat sanksi pemidanaan.

"Ujug ujug ada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada koorporasi dan celakanya itu adalah pidana penjara," pungkas Eddy. Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang undang. Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang2020 2021di gedung Nusantara DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, pada Senin (5/10/2020).

"Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya mohon persetujuan. Bisa disepakati?," tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna. "Setuju," jawab para anggota dewan. Sebelum disahkan menjadi undang undang, Azis mempersilahkan Ketua Panja Baleg DPR Supratman Andi Agtas dan perwakilan sembilan fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir terkait RUU Cipta Kerja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *